Rencana Perluasan Ganjil Genap DKI Jakarta Meresahkan Masyarakat

 Rencana Perluasan Ganjil Genap DKI Jakarta Meresahkan Masyarakat

Rencana penetapan perluasan ganjil genap DKI Jakarta juga akan diterapkan pada kendaraan bermotor menuai pro dan kontra. Masyarakat dibuat resah dengan berita uji coba yang akan dilakukan tanggal 12 Agustus 2019 – 6 September 2019. Sementara, penerapan resmi akan dimulai pada tanggal 9 September 2019.

Perluasan Ganjil Genap DKI Jakarta Mengurangi Polusi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (www.suara.com)

Adapun alasan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta memperluas aturan ganjil genap semata-mata untuk mengurangi pencemaran udara.

Anies juga mengeluarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 mengenai Pengendalian Kualitas Udara. Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta tersebut Anies berupaya agar polusi udara berasal dari gas kendaraan dapat ditekankan.

Lantas, alasan Anies dikritisi oleh Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dilansir dari Antara, Syafrin menjelaskan “begitu ada pembatasan ganjil genap tidak semua beralih menggunakan angkutan umum, tetapi besar kemungkinan beralih memakai sepeda motor. Sisi inilah yang menja

di perhatian khusus kami saat ini.”

Namun, menurut Syafrin lebih lanjut aturan ganjil genap DKI Jakarta sangat bermanfaat mengurangi tingkat polutan di Jakarta. Dimana sebagian besar disumbangkan oleh gas buangan dari kendaraan bermotor.

Baca Juga :  Evaluasi Pembangunan Jakarta Era Anies vs Ahok

Tujuan Pemprov DKI lebih fokus pada pengendalian lalu lintas Ibukota. Sehingga polutan berkurang dan kualitas udara Jakarta membaik. Langkah perluasan ini bagi Syafrin adalah hal mendesak, terlebih lagi ketika memasuki musim kemarau. Gas sisa buangan kendaraan dapat memperparah siklus udara tidak sehat disana.

Pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Sebelum perluasan ganjil genap diuji coba dan diterapkan secara resmi. Kebijakan ganjil genap nyatanya tidak berlaku untuk kendaraan beroda dua.

Penambahan Transportasi Umum

Kondisi Transportasi Umum DKI Jakarta
Kondisi Transportasi Umum DKI Jakarta (www.aninditasaktiaji.com)

Wacana perluasan ganjil genap ini turut dikomentari oleh William Yani selaku Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ia menilai aturan ini seharusnya diterapkan dengan pengimbangan sarana transportasi umum yang memadai.

Lebih lanjut, William mengatakan “Jangan dulu diterapkan perluasan jika saat ini masih merepotkan, bila diperlama boleh lah. Karena harus ada pengganti layak digunakan masyarakat yakni kendaraan umum”.

Rosalina Pertiwi

Related post

1 Comment

Comments are closed.