6 Point Penting Perbaikan Hukum Pemerintahan Jokowi Jilid II Menurut ICW

 6 Point Penting Perbaikan Hukum Pemerintahan Jokowi Jilid II Menurut ICW

PR Jokowi  sebagai petahana adalah menuntaskan agenda kerja sebagaimana tertuang dalam nawacita. Peneliti ICW Donal Fariz mengingatkan 9 agenda nawacita, terutama yang menyangkut sektor hukum dan politik harus diselesaikan pemerintahan Jokowi Jilid II. Berikut 6 point penting perbaikan hukum Jokowi menurut peneliti ICW.

Membangun polri yang profesional

Fariz menyoroti dari 29.526 anggota Polri yang wajib lapor LHKPN, ada 12.779 orang atau 43 persen yang data LHKPN-nya tidak ditemukan dalam laman KPK.

Reformasi kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan

Fariz berpendapat selama 5 tahun periode pertama pemerintahan Jokowi tidak ada agenda konkrit yang menyinggung soal reformasi kepartaian sebagaimana tercantum dalam nawacita. Pemerintah tidak pernah mengusulkan revisi perubahan UU Partai Politik untuk membenahi tata kelola parpol menuju arah modern, transparan, dan akuntabel. Pemerintah hanya meningkatkan alokasi APBN untuk parpol sebesar seribu rupiah per suara.

Reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

Fariz melihat agenda reformasi hukum yang dijalankan pemerintahan Jokowi arahnya tidak jelas. Hukum hanya digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Penunjukan pimpinan lembaga hukum kental aroma politik akomodasi dan bagi-bagi kekuasaan. Penunjukan pimpinan lembaga ini juga rawan disusupi kepentingan politik parpol.

Misalnya revisi UU KPK dan upaya pencabutan PP No.99 Tahun 2012 terkait pemberian remisi.

Baca Juga :  Topik Pilihan : Politik Rizieq Shihab Pendaftaran PPPK Hingga Konsekuensi Penghindar Pajak

Pemberantasan korupsi

Menurut Fariz Presiden Jokowi masih memandang korupsi hanya sebatas pungli yang menghambat urusan perizinan dan bisnis. Persoalan korupsi besar dan rumit seperti mafia hukum, sektor SDA, dan anggaran belum menjadi fokus utama. “Pungli itu korupsi kecil,” lanjutnya.

Pemberantasan mafia Peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan

Selama 5 tahun berkuasa, Fariz menilai Presiden Jokowi belum berperan mendorong perbaikan sektor peradilan. “Presiden jarang sekali berbicara tentang mafia dan korupsi di lingkungan peradilan,” ujarnya.

Pemberantasan penebangan liar, perikanan liar, penambangan liar, pemberantasan kejahatan perbankan, dan pencucian uang

Fariz menyebut salah satu capaian positif pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama yakni terjalinnya kesepakatan hubungan timbal balik pidana Swiss-Indonesia. Perjanjian ini terkait aset pelaku kejahatan di luar negeri.

ICW merekomendasikan Presiden Jokowi untuk menuntaskan agenda nawacita bidang hukum dan politik. Presiden perlu mengawal langsung prosesnya. Kemudian selektif dalam memilih pimpinan lembaga negara seperti Menkopolhukam, Menkumham, Menpan RB, Kapolri, dan Jaksa Agung. Politik legislasi nasional juga harus diarahkan pada upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK.

Baca Juga :  Pertemuan Hangat! Prabowo Menemui Presiden Jokowi Di Istana Negara

Editor Taraf

Related post